73 Tahun dalam Belenggu Kemerdekaan Semu



Tujuh puluh tiga bukan merupakan angka yang sedikit, apalagi ketika menyangkut soal usia. Jika itu manusia, maka di usia 73 ia telah menjadi seorang nenek atau kakek, atau bahkan seorang buyut, apabila ia dulu punya anak di usia 20-an, lalu anaknya punya anak di usia 20-an, dan cucunya punya anak di usia 20-an pula. Namun bagaimana jika itu sebuah negara? Apa yang bisa diharapkan dari negara yang telah berusia 73 tahun? Apa yang seharusnya sudah dicapai oleh negara yang telah merdeka selama 73 tahun? Mungkin, bayangan kita tentang konsep “tua” tidak berlaku bagi sebuah negara. Jika usia 73 bagi manusia dapat dengan mudah membuat manusia tersebut termasuk dalam kategori orang “tua”, maka tidak demikian dengan negara. Menurut saya, usia 73 bagi sebuah negara masihlah sangat muda, mengingat tahun masehi saja sudah mencapai angka 2018, maka berarti negara tersebut belum ada separuh zaman usianya. Hari ini, Indonesia merayakan 73 tahun merdekanya negara kesatuan republik ini. Sebelum lebih jauh melanjutkan tulisan saya, saya ingin mengucapkan selamat kepada negeri ini; 73 tahun bukanlah waktu yang sebentar, dengan segala dinamikanya, terima kasih telah bertahan sejauh ini.



Pagi ini saya terbangun dengan kondisi kalut. Lamat-lamat terdengar suara dari televisi di kamar Ayah dan Ibu saya di sebelah; suara upacara bendera. Ah, hari ini tanggal 17 ternyata. Cukup menarik, karena 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jum’at, seperti sekarang. Entah mengapa, saya enggan langsung beranjak dari tempat tidur, dan memutuskan untuk mendengarkan suara upacara bendera di Istana Negara yang ditayangkan secara langsung di televisi. Sembari berbaring dan mendengarkan saya mengingat-ingat kapan terakhir kali saya ikut upacara bendera. Rasanya sudah lama sekali sehingga saya lupa. Apakah sewaktu SMA sepuluh tahun yang lalu? Ataukah saya pernah mengalaminya ketika kuliah? Waktu KKN, mungkin, di SD tempat saya mengajar? Ah, saya benar-benar tidak bisa mengingatnya. Kemudian saya ingat bahwa beberapa tahun yang lalu saya pernah menulis kritik mengenai ritus upacara bendera. Kalau tidak salah, waktu itu kurang lebih isinya seputar: bahwa ritus upacara bendera yang semi-dipaksakan oleh sistem pendidikan dasar dan menengah di negeri ini sesungguhnya kurang efektif dalam membangun rasa nasionalisme, dan bahwa rasa nasionalisme tidak semata diwujudkan melalui ritus upacara bendera. Namun, kali ini saya tidak ingin bicara soal ritus upacara bendera lagi.
Saya ingin bicara soal “kemerdekaan”. Apakah arti kemerdekaan? Apakah negara ini sudah benar-benar “merdeka”? Kemerdekaan milik siapa yang selalu diagung-agungkan selama ini? Kemerdekaan atas apa? Kemerdekaan yang bagaimana? Apabila “kemerdekaan” semata diartikan sebagai kebebasan atas kolonialisme, maka mungkin negara kita memang telah merdeka secara institusional. Namun ketika “kemerdekaan” mencakup pemaknaan yang lebih luas, seperti misalnya kebebasan atas imperialisme, benarkah kita sudah merdeka? Karena sepertinya, imperialisme masih ada dengan gaya baru yang bahkan tidak selalu kita sadari ada dan melekat dalam sistem sosial yang sudah mapan di masyarakat Indonesia selama ini. Berbagai sektor industri yang signifikan masih dipegang oleh pihak-pihak luar negeri. Berbagai produk yang signifikan masih didatangkan dari luar negeri. Berbagai standar dan indikator atas “keberhasilan” dan “kesuksesan” masih didasarkan pada standar dan indikator luar negeri. Pada tataran ini, saya rasa, masyarakat kita belum sepenuhnya merdeka dari imperialisme.
Sewaktu SD dulu saya sering mendapatkan tugas untuk membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ketika upacara bendera berlangsung. Oleh karena itu sedikit banyak saya masih mengingat beberapa penggal kalimat dari naskah tersebut. salah satunya yang paling saya ingat adalah, kurang lebih begini bunyinya: “kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dari penggalan naskah tersebut dapat disimpulkan bahwa meraih kemerdekaan berarti mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dari situ saja kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah menanamkan “kemanusiaan” dan “keadilan” pada diri tiap individu yang ada di negara ini; bahwa untuk menjadi individu yang merdeka, kita harus merasa menjadi manusia dan memperoleh keadilan. Namun, sepanjang 73 tahun negara ini merdeka, sudahkah kemerdekaan itu dirasakan oleh tiap individu yang ada?
Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah yang penuh jejak darah. Baik masa sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan, banyak darah telah tertumpah di tanah bumi pertiwi ini. Dan pada momen peringatan proklamasi kemerdekaan ini, saya tidak dapat menafikkan pikiran mengenai pekerjaan rumah terbesar yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa: mengakui dan menerima sejarah kelamnya. Tentu saja menulis dan berkata tidak semudah melakukannya. Pun untuk mengakui dan menerima sejarah kelam, yang selama puluhan tahun telah dikurung sedemikian rapat dalam konstruksi sejarah yang telah mapan dan terus dilanggengkan oleh pemerintah yang berkuasa, bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Satu hal yang jelas diperlukan adalah mentalitas masyarakat Indonesia sendiri dalam kemauan dan kemampuan untuk menguak sisi sejarah kelam yang selama ini disembunyikan oleh buaian sistem sosial tersebut. Namun, sulit bukan berarti mustahil. Berkaca pada negeri lain yang memiliki kisah serupa seperti Jerman dan Korea Selatan, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mustahil untuk kelak dapat dicapai oleh bangsa Indonesia.
Sejarah kelam yang seperti apa yang saya bicarakan di sini? Sejarah kelam yang saya bicarakan di di sini adalah peristiwa-peristiwa berdarah di mana ratusan ribu hingga jutaan jiwa dieksekusi, dipenjarakan tanpa pengadilan, serta diperlakukan tidak manusiawi dan tidak adil, atau dengan kata lain: peristiwa di mana sekelompok orang, menggunakan atas nama negara, telah mengebiri kemerdekaan sekelompok orang lainnya. Dan sepanjang pengamatan saya, peristiwa tersebut paling banyak tercatat sejak runtuhnya era Orde Lama dan berkuasanya rezim Orde Baru, bahkan hingga era Reformasi saat ini. Salah satu peristiwa terbesar yang dampaknya menggerogoti sendi-sendi masyarakat Indonesia hingga ke titik yang paling krusial dan mikro, yaitu tragedi 1965, hingga saat ini belum menemukan ujung-pangkalnya. Ketika Jerman sudah menemukan penyelesaian (closure) atas tragedi genosida Nazi, dan ketika Korea Selatan telah memulai proses berdamai dengan masa lalu di mana pernah terjadi kekejaman rezim militer-otoriter, Indonesia masih belum beranjak dari sana. Bahkan untuk mengakui bahwa pernah terjadi genosida, bahwa sejarah tidak diungkapkan secara seluruhnya dan terlalu timpang dan bias terhadap sayap kanan, bahwa sebuah rezim telah melakukan pelanggaran berat terhadap HAM selama masa berkuasanya itu saja negeri ini masih belum mampu, apalagi untuk mengadili para pihak yang bertanggungjawab atas itu semua.
Pakar (baca: dewa) politik dan sejarah, Max Lane, pernah berkata bahwa wajah keji sekaligus kesuksesan dari propaganda rezim Orde Baru adalah keberhasilan rezim tersebut dalam menanamkan pemahaman sehingga menjadi konstruksi yang mapan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, yaitu pemahaman bahwa pihak-pihak yang dibantai pada peristiwa tersebut adalah pihak-pihak yang layak untuk dibunuh, diculik, disiksa, dihilangkan dari catatan sejarah, dan dicap sebagai pengkhianat bangsa hingga keturunan mereka, sehingga pihak-pihak yang melakukan kekejaman tersebut tidak melihat aksi yang mereka lakukan sebagai kekejaman, melainkan sebagai tindakan heroik untuk membela bangsa dan negara; mereka tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia bahkan manusia, melainkan musuh atau bahkan (maaf) binatang yang layak untuk dibantai. Dengan kata lain, rezim Orde Baru telah berhasil menghilangkan kemanusiaan dari muka bumi Indonesia. Ironis bukan? Rezim tersebut telah membangun jalan raya, gedung-gedung, kota besar, namun pada saat yang bersamaan, tanpa masyarakat sadari, rasa kemanusiaan diberangus secara halus.
Dalam catatan sejarah Indonesia yang dimapankan oleh rezim Orde Baru, pihak-pihak tersebut bahkan tidak dianggap sebagai korban. Mereka dikonstruksikan sedemikian rupa sebagai pihak yang jahat yang layak untuk mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Dengan kata lain, mereka tidak dimanusiakan. Bahkan hingga kini, mereka masih dikonstruksikan sebagai pihak yang tidak layak untuk mendapatkan keadilan. Pertanyaannya kemudian, di mana letak kemerdekaan bagi mereka? Lebih dari setengah abad telah berlalu semenjak peristiwa tersebut, namun mereka yang masih bertahan hidup dari kejadian tersebut masih hidup dalam stigma serta perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak adil dari sistem sosial di mana mereka hidup. Sampai kapan kondisi ini akan terus berlangsung? Dari waktu ke waktu, mereka terus menjadi korban atas konstruksi politik dan ekonomi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih kekuasaan. Peristiwa tersebut hanya salah satu contoh saja. Masih banyak peristiwa lain dalam catatan sejarah 73 tahun merdekanya bangsa Indonesia yang kelam, berdarah, dan belum terungkap seluruhnya, seperti kasus kematian Munir, wartawan Udin, hilangnya Widji Thukul, dan masih banyak lagi.
Selama pelanggaran HAM masih terjadi di muka bumi Indonesia, negeri ini dapat dikatakan belum mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita bisa saja terus melangkah maju. Kita bisa mencoba menutup mata atas sejarah kelam masa lalu. Kita bisa mencoba fokus pada kekayaan alam yang kita miliki, sumber daya manusia yang semakin cerdas dalam bidang sains dan teknologi, serta potensi-potensi bangsa lainnya dalam bidang seni, agrikultur, industri, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, apa gunanya ketika mentalitas kita sebagai bangsa masih belum cukup dewasa dan bijak dalam menyikapi masa lalu kita? Kedamaian batin dan kesejahteraan materiil belum akan sepenuhnya tercapai tanpa upaya untuk menerima masa lalu yang paling kelam. Tanpa penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM, Indonesia akan menjadi bangsa yang mekanis alih-alih humanis; dan itu merupakan sesuatu yang miris. Nilai-nilai luhur Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya sangat humanis itu hanya akan menjadi artefak semata; sekadar kata-kata tanpa manifestasi nyata. 73 tahun dan perjalanan masih panjang bagi bangsa ini. Entah mengapa saya masih optimis dan memiliki keyakinan terhadap kemanusiaan; bahwa bangsa kita pasti bisa mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan yang tidak semu, bahwa kita pasti bisa meraih kemerdekaan yang sesungguhnya bagi tiap individu.

Ingin berilmu, kau dibodohi; dikatanya politik, kau dibohongi;
Masalah teologi, kau didustai; hingga akhirnya nanti ‘kan lupa diri.
Tak tahu yang terjadi...
Manusia menuai zamannya, sedang iblis pun tertawa.
-Soloensis, Tak Lagi Sejati

Share:

0 komentar