Dirgahayu Pancasila: sebuah Renungan



Saya sempat bingung ketika tahu bahwa hari Jumat ini adalah tanggal merah; bahkan sempat merasa kesal karena itu berarti minggu ini banyak sekali tanggal merahnya (rasa kesal yang sangat langka dikarenakan semakin banyak tanggal merah alias libur maka semakin sedikit kesempatan untuk bimbingan tesis). Saya semakin bingung ketika tahu bahwa hari ini adalah tanggal merah karena perayaan Hari Lahir Pancasila. Hmmm, okay... what?! Is that even a thing?! Baiklah, mungkin setelah ekspresi barusan itu saya akan dibombardir dengan makian yang menghujat “ke-tidak nasionalis-an” saya. Yah, mulai dari mana ya saya membicarakan soal ini. Hmmm. Yang membuat saya heran sebenarnya sederhana: apabila hari ini adalah hari kelahiran dari Pancasila, yang notabene merupakan ideologi dasar negara ini, lalu mengapa hari tersebut harus dijadikan hari libur nasional? Alih-alih libur, misalnya, mengapa tidak digunakan untuk kegiatan menelaah bersama kembali mengenai esensi Pancasila itu sendiri? Dan hal itulah yang perlu dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun. Menurut saya hal itu justru yang penting. Mengapa? Karena apabila Pancasila adalah ideologi dasar bangsa kita, maka sudah seharusnya seluruh permasalahan dikembalikan pada akarnya. Namun, akar itu sendiri harus dapat dipahami secara komprehensif.
Permasalahannya adalah: apakah seluruh masyarakat Indonesia telah memahami Pancasila secara komprehensif? Saya berani menjawab “belum”; belum seluruhnya masyarakat dan belum secara komprehensif. Ada sekelompok masyarakat tertentu merasa telah memahami Pancasila dan merasa telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka mengimplementasikan satu nilai namun menginjak-injak nilai yang lain. Ya, itu ada dan benar-benar terjadi. (Mereka bahkan berani menyertakan kata “Pancasila” dalam nama kelompok mereka.) Saya yakin para bapak dan ibu pendiri (founding fathers and mothers) negeri ini pasti merasa sedih melihat tingkah laku penerus bangsanya. Menurut saya, Pancasila bukan sekadar nama. Pancasila bukan sekadar gaung. Pancasila bukan sekadar alat untuk membenarkan suatu tindakan keji tertentu. Pancasila adalah amalan. Pancasila adalah nilai luhur. Pancasila bukan sebuah senjata untuk melindungi kelompok tertentu dan memberangus kelompok lain. Pancasila bukan alat untuk menguasai, mengatur, dan mengontrol manusia. Pancasila adalah sarana untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; dan kemanusiaan, pada hakikatnya, adalah nilai untuk memuliakan dan memberdayakan manusia, bukan untuk menginjak dan memberantas.
Saya akan mulai dengan menyorot sila kelima atau terakhir yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara harfiah bukankah sudah jelas? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia. Namun apa yang terjadi? Ya, sedih namun nyata, sejarah panjang dan berdarah bangsa ini telah mencatat bahwa Pancasila digunakan sebagai alat pembenaran atas pembantaian (bahkan pemberangusan) terhadap sekelompok rakyat oleh kelompok rakyat lainnya. Lalu, di mana letak keadilan? Di mana keadilan bagi mereka yang (tidak hanya dibunuh, melainkan) dibantai secara tidak manusiawi? Di mana keadilan bagi mereka yang diculik tengah malam dari rumahnya? Di mana keadilan bagi anak-anak yang ikut ditahan karena keterlibatan orang tuanya? Di mana keadilan bagi mereka yang dipenjara puluhan tahun tanpa pengadilan? Di mana keadilan bagi mereka yang disiksa tanpa tahu kesalahan apa yang telah mereka lakukan? Di mana keadilan bagi perempuan-perempuan yang dilecehkan secara seksual selama mereka ditahan? Di mana keadilan bagi orang-orang yang diinterogasi tanpa tahu mengapa mereka ditahan dan dipersalahkan? Tidak ada. Tidak ada keadilan di sana.
Paparan di atas adalah gambaran betapa pengamalan nilai atas ideologi dasar negara ini dapat menjadi begitu salah kaprahnya. Diperlukan sebuah pemahaman yang kompehensif atas Pancasila untuk dapat mengamalkan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat hanya mengambil satu sila saja dan menafikkan sila lainnya. Sila pertama tanpa sila kelima akan memunculkan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan suatu agama sebagai pembenaran untuk membasmi kelompok penganut agama lain. Sila ketiga tanpa sila kelima akan memotivasi kelompok-kelompok ultranasionalis untuk melakukan penindasan terhadap kelompok yang berbeda aliran politik dengan mereka. Padahal, apakah Anda ingat sila kedua? Sila kedua berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Bayangkan, kata “adil” muncul dua kali dalam dua sila yang berbeda di Pancasila. Bukan kata agama, bukan kata nasional, melainkan kata adil. Namun, kembali pada pertanyaan saya di atas; di mana keadilan?
Kita semua beragama, namun sudahkah kita ber-Tuhan? Kita semua manusia, namun sudahkah kita menjadi manusia yang beradab? Kita semua Indonesia, namun sudahkah kita bersatu? Kita semua adalah rakyat, namun sudahkah kita dipimpin oleh hikmat yang bijaksana? Sudahkah perwakilan rakyat berdasarkan musyawarah? Kita semua adalah rakyat, namun sudahkah kita berkeadilan secara sosial? Pertanyaan-pertanyaan itu sepatutnya menjadi renungan kita semua, bangsa Indonesia, di hari lahir ideologi dasar negara ini, Pancasila. Niat para bapak dan ibu pendiri bangsa ini sangat mulia dengan mencanangkan Pancasila, yang apabila dikaji secara menyeluruh memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Kisah selanjutnya adalah pada kemauan dan kemampuan para penerus bangsa untuk terus belajar dan memahami esensi dari ideologi dasar tersebut; bukan hanya dari satu perspektif saja, melainkan banyak dan beragam, seperti layaknya bangsa ini.



Dua hari yang lalu saya menghadiri sebuah pemutaran film dokumenter yang dibuat oleh teman saya sendiri. Saya baru mengenal Doris, si pembuat film, beberapa minggu yang lalu dalam sebuah acara. Waktu perkenalan itu pula saya tahu bahwa ia sedang membuat film dokumenter dalam kunjungan singkatnya ke Indonesia kali ini (Doris berasal dari Taiwan). Ia kemudian mengundang saya dalam acara pemutaran perdana film tersebut, yang diselenggarakan di Wisma Bahasa, tempat ia menjalani kursus bahasa Indonesia selama ini. Film tersebut menampilkan korban peristiwa politik 1965, yang kebetulan menjadi minat saya karena saya juga sedang mengerjakan film dokumenter dengan tema serupa. Perasaan saya ketika menonton film buatan Doris... campur aduk tidak karuan! Di satu sisi saya merasa terhormat Doris telah mengundang saya; saya juga senang dan bangga ia sanggup menyelesaikan sebuah karya dengan pesan yang ‘dalam’ dan kuat hanya dalam waktu singkat. Di sisi lain saya merasa seperti ditampar karena untuk kesekian kalinya orang asinglah yang menaruh peduli pada isu sensitif ini; saya juga merasa sedih, haru, dan terenyuh dengan kisah yang dipaparkan dalam film tersebut. Inilah gambaran nyata kekelaman sejarah bangsa kita.
Salah satu hal yang paling berkesan adalah judul film tersebut: “(S)ampun Kesupen (The Story Keepers)”. Sampun kesupen adalah bahasa Jawa yang berarti “sudah lupa”. Cerdasnya, Doris memberi tanda kurung pada huruf S, sehingga ia dapat dibaca ampun kesupen yang berarti “jangan sampai lupa”. Secara filosofis, judul film ini mengajak kita untuk jangan sampai melupakan sejarah. Lalu versi bahasa Inggris dari judul film ini, The Story Keepers, berarti para penyimpan cerita. Intinya, selain untuk tidak melupakan sejarah, film ini mengajak kita untuk menyimak cerita langsung dari para pelaku sejarah tersebut; pelaku yang selama puluhan tahun hanya bisa menyimpan ceritanya karena tekanan dari pihak yang berkuasa dan stigma sosial yang melekat pada mereka.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Saya lupa siapa yang mengatakan itu; mungkin Winston Churchill. Namun, untuk dapat menghargai sejarah, kita harus mau mengakui sejarah. Sayangnya, sejarah ditulis oleh pemenang. Dalam kasus Indonesia, sejarah ditulis oleh pihak yang berkuasa, sehingga sejarah bersifat parsial. Untuk dapat mengakui sejarah, sejarah yang sengaja ditutupi atau bahkan dihilangkan itu harus diungkapkan dan ditemukan kembali, baru kemudian kita dapat memahaminya, lalu menghargainya, lalu menjadi bangsa yang besar. Saya rasa ini salah satu sebab mengapa Indonesia susah maju; karena bahkan untuk membuka sisi sejarahnya yang kelam saja ia enggan, seolah takut pada hantu masa lalu. Tidak ada negara yang tak memiliki masa kelam. Jerman memiliki nazi dan genosidanya; semua kini telah dibuka dan dibawa pada pengadilan internasional atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Hasilnya? Jerman menjadi negara yang maju dan makmur. Pelanggaran HAM berat terjadi dalam sejarah Indonesia; tidak hanya pada peristiwa 1965 melainkan sepanjang masa Orde Baru, bahkan berlanjut pada masa Reformasi ini. Kembali pada nilai Pancasila tadi; di mana keadilan ketika bahkan untuk membuka sejarah kelamnya sendiri saja bangsa ini tak mau dan tak mampu?
Saya merasa terjadi ironi besar-besaran dalam negeri ini. Ia menjadikan hari kelahiran Pancasila sebagai hari libur nasional, namun untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila saja ia belum sanggup. Bagi saya, Pancasila bukan sekadar untuk dihapal dan dirapal kala upacara bendera. Pancasila selayaknya menjadi pedoman kita hidup bermasyarakat. Tidak perlu gembar-gembor “bela negara” atau “NKRI harga mati” apabila kita belum paham esensi dari Pancasila itu sendiri. Tidak ada nilai luhur yang menghalalkan pembantaian atas kemanusiaan. Tidak ada nilai luhur yang mengamini pemberantasan atas keadilan. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Ini bukan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tercederai atau tidaknya nilai kemanusiaan dan keadilan di sana. Tidak ada penindasan dan pelanggaran HAM dalam bentuk apapun yang layak menggunakan nama Pancasila atas itu semua. Sungguh, Pancasila terlalu mulia untuk itu.

Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri
Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau
Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas tak pandang bulu
Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa
-Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa

Share:

0 komentar