Dua Dekade Reformasi: Sudahkah?



Hari ini, tepat dua puluh tahun yang lalu, rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade akhirnya runtuh, ditandai dengan pengunduran diri secara resmi oleh Soeharto dari tampuk kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri tersebut adalah hasil dari gerakan mahasiswa 1998 yang didorong oleh krisis moneter pada tahun 1997. Gelombang protes besar-besaran terjadi menuntut berakhirnya rezim otoriter yang kala itu telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Harga yang harus dibayar atas pengunduran diri itu tidak sederhana; ratusan atau bahkan ribuan nyawa melayang, beberapa aktivis masih dinyatakan hilang bahkan hingga saat ini, dan trauma-trauma menancap tajam pada beberapa pihak yang menjadi korban kerusuhan pada waktu itu. Reformasi, sebuah era baru yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto dan berakhirnya rezim Orde Baru, kini telah memasuki dua dekade. Pertanyaannya adalah: sudahkah? Sudahkah reformasi itu terwujud? Sudahkah reformasi itu kita dapatkan? Sudahkah kita menjalani reformasi itu? Sudahkah?
Sesungguhnya, semangat yang dibawa para mahasiswa dan masyarakat pendukung Reformasi pada waktu itu lebih dari sekadar semangat untuk ‘menurunkan’ Soeharto dari tahta kepemimpinan, melainkan untuk mengakhiri rezim otoriter. Selama rezim Orde Baru berkuasa, suara-suara rakyat dibungkam, demokrasi dikerdilkan sedemikian rupa, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia merajalela atas nama ‘pembangunan’. Ya, dibalik nama besar Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, mengalir darah-darah manusia rakyat Indonesia yang ditumpahkan sebagai tumbal. Namun, hingga kini, baik almarhum Soeharto maupun kroni-kroninya tidak pernah mendapatkan pengadilan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan. Kesejahteraan semasa Orde Baru hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu saja; pihak-pihak yang, sayangnya, hingga saat ini masih menduduki pemerintahan dan mencoba menghadirkan kembali nostalgia masa lalu mengenai ‘keindahan semu’ masa Orde Baru, yang tentu saja, tanpa menguak tabir kekelaman rezim tersebut.
Saya selalu percaya bahwa tidak ada hal bersih yang dibangun di atas hal yang kotor. Sedikit kilas balik, masa Orde Baru lahir dan dibangun di atas kekejaman. Ribuan, atau bahkan puluhan ribu hingga ratusan ribu, jiwa dibantai pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Ribuan lainnya dipenjarakan selama puluhan tahun tanpa pengadilan. Sungguh mengerikan. Orde Baru adalah sebuah rezim yang dibangun atas pelanggaran berat terhadap HAM; dan sayangnya, fakta tersebut ditutup secara rapat dari lembaran-lembaran kurikulum mata pelajaran Sejarah di sekolah-sekolah. Satu hal yang menjadi kesuksesan berjayanya rezim Orde Baru: ia berhasil membangun dogma dan stigma yang mengonstruksi dan mengakar kuat di sistem masyarakat Indonesia secara menyeluruh dalam berbagai aspek. Dan itu mengerikan sekaligus memprihatinkan.
Semangat Reformasi adalah mencapai demokrasi yang hakiki; demokrasi yang jelas-jelas direpresi dan diopresi habis-habisan selama masa Orde Baru. Pada masa itu, pihak-pihak yang kritis dan vokal terhadap pemerintah akan langsung diberangus dan (mirisnya) tidak ada masyarakat yang peduli atau bahkan mempertanyakan ke mana hilangnya orang-orang tersebut selain mungkin anggota keluarga mereka sendiri. Dan itu hanya salah satu contoh dari sekian banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim otoriter Orde Baru. Gerakan Reformasi hadir dengan semangat untuk menghentikan itu semua. Pertanyaannya: apakah itu semua lantas berhenti dengan turunnya Soeharto dari kursi Presiden? Jawabannya adalah tidak. Pada kenyataannya, pelanggaran HAM masih banyak terjadi selama dua puluh tahun belakangan ini.
Bicara tentang Reformasi berarti (mau tidak mau) bicara tentang perjalanan sejarah dan politik bangsa ini. Saya menyukai sejarah. Namun, politik, tidak begitu. Ironis memang, mengingat gelar sarjana saya adalah Sarjana Ilmu Politik. Namun, ya, mau tidak mau, politik adalah roda penggerak kehidupan bangsa ini selain ekonomi. Jadi, se-tidak suka-nya kita atau se-skeptis apapun kita terhadap politik, kita harus memahaminya, karena itulah mesin penggerak bangsa yang kerap kali beroperasi secara tak kasat mata. Pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini pun dimotivasi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk memeroleh ‘kekuasaan’; tidak hanya kekuasaan yang termanifes melalui jabatan dalam pemerintah yang mengatur negara, melainkan juga kekuasaan dalam berbagai lini kehidupan, utamanya, kekuasaan ekonomi. Selama masa Orde Baru, investor asing bertubi-tubi memasuki Indonesia atas nama ‘pembangunan’. Namun, apakah pembangunan tersebut benar-benar ‘membangun’ bangsa? Apakah pembangunan tersebut telah benar-benar menyejahterakan masyarakat? Apakah pembangunan tersebut telah sanggup memberdayakan masyarakat? Apabila jawabannya adalah iya, maka pertanyaannya kemudian: masyarakat yang mana?



Kembali ke persoalan demokrasi; dalam kaitannya dengan demokrasi, apakah agenda Reformasi telah berhasil sejauh ini? Menurut saya, dikatakan sepenuhnya berhasil jelas belum. Hanya saja, memang terdapat kemajuan yang luar biasa dibandingkan masa Orde Baru. Paling tidak, tontonan kita tidak hanya terbatas pada TVRI saja. Selain itu, para netizen yang bebas berkelakar di dunia maya, seperti saya, setidaknya masih bisa hidup. Para aktivis dapat menyuarakan pendapatnya tanpa merasa takut bahwa jenazah mereka akan ditemukan di sebuah parit keesokan harinya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Reformasi telah gagal. Namun saya harus mengutarakan bahwa Reformasi belum berhasil; dan hal ini sedikit banyak, menurut saya, disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka belum siap menjalankan demokrasi yang seutuhnya. Bukan berarti saya setuju bahwa rezim otoriter lebih disarankan dalam mengatur negara ini. Sama sekali bukan. Saya membenci rezim otoriter. Saya hanya berpikir bahwa sesungguhnya ada agenda yang harus dan perlu untuk dicapai sebelum masyarakat Indonesia bisa sampai pada demokrasi yang seutuhnya.
Pertama, mental-mental bentukan rezim Orde Baru harus dipangkas habis. Dan ini yang susah. Satu hal yang saya salutkan dari rezim Orde Baru adalah betapa kuatnya mereka sanggup menanamkan dan membentuk sistem propaganda yang sedemikian rupa; dwifungsi TNI/ABRI dan heroisme tentara (bahwa mereka adalah juru selamat), domestifikasi perempuan melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan masih banyak lagi, hingga ke hal-hal paling mikro dalam struktur masyarakat yang bahkan tidak kita rasakan dan kita terima begitu saja (taken for granted) sebagai bagian dari ‘hidup yang seharusnya’. Hal kedua masih berkaitan dengan hal yang pertama, yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Mental yang baru, yang demokratis, yang berliterasi, dapat dibangun melalui sistem edukasi yang mendukung. Dan satu kata tersebut, yaitu literasi, memegang kunci utama bagi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan demokrasi yang seutuhnya. Masyarakat kita masih menjadi masyarakat yang ‘menonton’ dan ‘bicara’, sementara demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak hanya itu, melainkan juga ‘mendengar’ dan ‘membaca’.
Sekarang ini saya dan teman-teman sedang mengerjakan sebuah proyek film dokumenter yang berangkat dari (salah satunya) rasa prihatin kami atas sisi kelam kehidupan demokrasi dalam era Reformasi saat ini; sisi kelam yang disebabkan oleh (mengutip istilah populer masa kini) belum ‘move on’-nya masyarakat secara seluruhnya dari rezim Orde Baru. Kita memang belajar dari masa lalu, dan kita semua harus belajar dari sejarah, bahkan hingga sejarah yang paling kelam sekalipun. Namun ketika lembaran sejarah yang ditulis oleh yang berkuasa tersebut tidak dibongkar dan diungkap tabirnya, bagaimana kita akan beranjak sepenuhnya dari masa lalu? Indonesia dibayangi oleh ‘hantu-hantu’ masa lalu; dan sesungguhnya era Reformasi memiliki misi untuk menghapus ‘hantu-hantu’ tersebut. Sejarah bangsa ini penuh luka, dan itu tidak perlu dipungkiri, alih-alih, luka itu harus diakui supaya bangsa ini dapat sembuh dari lukanya. Banyak darah telah tertumpah demi kehidupan para penerus bangsa yang lebih merdeka dan demokratis. Untuk itu, jangan sia-siakan kebebasan yang telah diperjuangkan tersebut dengan terus mengulang nostalgia akan kebahagiaan semu di masa lalu. Alih-alih, perjuangan belum selesai. Mendengarlah. Membacalah. Perubahan untuk kemajuan selalu dimulai dari diri kita sendiri.

Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh
Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah
Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki adanya
Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi
Seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri
Jika kami bunga, engkau adalah tembok itu
Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan
Engkau harus hancur!
Dalam keyakinan kami
Di manapun – tirani harus tumbang!
-puisi karya Wiji Thukul, Bunga dan Tembok

Share:

0 komentar